Otomotif
Sabtu, 21 September 2013 - 04:45 WIB

MOBIL MURAH : Sri Mulyani: Prioritaskan Infrastruktur daripada Mobil Murah!

Redaksi Solopos.com  /  Rahmat Wibisono  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Direktur Pelaksana Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati (JIBI/Solopos/antara/Andika Wahyu)

Solopos.com, BADUNG — Mantan Menteri Keuangan yang kini Direktur Pelaksana Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati mengingatkan perlunya memprioritaskan pembangunan infrastruktur daripada kebijakan memacu investasi mobil murah. Pernyataan itu ia kemukakan mengingat getolnya pemerintah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendorong pengembangan low cost green car (LCGC) belakangan ini.

Menteri Keuangan periode 2005-2010 itu mengatakan Indonesia masih membutuhkan investasi di sektor infrastruktur untuk menopang kebutuhan rakyat dalam menjalankan aktivitas. Keterbatasan infrastruktur, lanjutnya, selama ini dianggap sebagai halangan Indonesia untuk tumbuh lebih tinggi karena menimbulkan inflasi dan memperlebar defisit transaksi berjalan.

Advertisement

“Jadi, investasi di bidang infrastruktur jauh lebih penting dalam hal fokus pemerintah,” katanya saat dimintai pendapat mengenai LCGC di sela APEC Finance Minister Meeting, Jumat (20/9/2013).

Sri Mulyani menyebutkan estimasi kebutuhan investasi untuk infrastruktur di negara berkembang sekitar US$1 triliun-US$1,5 triliun per tahun, yang berguna untuk menopang pertumbuhan ekonomi, mendorong produktivitas, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, lanjutnya, persoalan yang selama ini terjadi adalah kebutuhan infrastruktur sangat besar, tetapi anggaran pemerinyah terbatas.

“Sementara itu, di luar banyak sekali sumber pendanaan yang ada, apakah itu pension fund, equity fund, bank, yang tidak mau masuk ke infrastruktur karena dipersepsi besar, ketidakpastian kebijakan, regulasi dan itu membutuhkan suatu perantara,” tuturnya.

Advertisement

Global infrastructure facility yang dilakukan Bank Dunia ingin membuat fasilitas keuangan untuk membiayai infrastruktur guna menjembatani kebutuhan pendanaan jangka panjang, risiko yang berkaitan dengan nilai tukar, sehingga swasta mau mendanai proyek infrastruktur.

 

 

Advertisement

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif